Buka Rakor Peningkatan Kapasitas Kehumasan, Marwan Tekankan Kapasitas Kehumasan Ditingkatkan

Medan - Sebagai Upaya Peningkayan Kapasitas Kehumasan dalam Rapat Koordinasi atau yang biasa kita singkat RAKOR, yang diadakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 17-19 Desember 2019 bertempat Di Emerald Garden Internasional Hotel. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Turut mengundang para peserta yang mewakili 33 Kabupaten / Kota yang mendelegasikan Koordiantor Sekretariat dan Staf-staf Divisi Kehumasan. Kegiatan tersebut diawali dengan Tema "Mengelola Humas Meningkatkan Partisipasi’’.

Kegiatan ini bertujuan memberikan Pencerahan Kepada Humas Bawaslu dalam mengelola Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Marwan Tugas kehumasan ini menjadi semakin berat, Karena Kecepatan dan Akurasi Informasi  adalah Koentjie (dibaca:kunci)  Komunikasi Publik. Tandas Kordiv Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Prov. Sumut tersebut.

Humas yang biasa dianggap fungsinya sepele ternyata  dikupas sangat detail, adapun tugas pokok fungsi (TUPOKSI) Kehumasan ini ternyata sangat penting. Humas sebagai sebuah wajah  dan teras pada lembaga, yakni pengertian Humas inilah yang menjadi front Office yang mem-back up seluruh divisi suatu lembaga. Terang Henry Simon Sitinjak yang merupakan Kordiv. Hukum data dan Informasi

Humas berperan dalam menyampaikan Informasi melalui Website. Misalnya, dalam peranan Humas yang bertugas di Website resmi lembaga Humas inilah yang membuat artikel tentang apa saja kegiatan yang dilakukan Lembaga tersebut, yang bisa langsung diakses masyarakat hal inilah yang nantinya akan membangun Deskriptif Lembaga yang bisa langsung dinilai keaktifan lembaga tersebut.

Humas berkembang dapat merangkul masyarakat melalui website Bawaslu, baik Itu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran di bawahnya dan bukan hanya melalui Website, sekarang Bawaslu ikut menginformasikan dengan Sosial Media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Sehingga hal inilah yang membangun kepercayaan masyarakat (Trust Public) dengan anggapan Bawaslu selalu berada berdampingan dengan masyarakat. (devi)